GELORABANGSA - Seperti biasa saat terjadi kegaduhan di masyarakat, para oposisi siap menerkam isu tersebut dan menggorengnya hingga habis. ...
Tak hanya oleh Haikal Hasan dan Rizal Ramli, tapi juga politisi-politisi senior Demokrat yang haus akan berita gaduh.
Padahal sudah jelas penundaan ini berkaitan dengan situasi pandemi yang tak menentu. Bagaimana Arab Saudi mau membuka perbatasan kalau kasus hariannya maish di atas 900 seperti yang diungkap Gus Nadir.
Sebelumnya Andi Arief mencuitkan alasan kenapa banyak pihak yang mempertanyakan ketiadaan haji tahun ini. Menurutnya tak cukup hanya Menag, tapi Presiden, Menlu dan Menkeu juga harus ikut mengumumkan.
"Mengapa rakyat dan kalangan terpelajar masih mempertanyakan alasan haji tahun ini yg gagal berangkat? Karena yang mengumumkan bukan Presiden, Menlu dan Menkeu. Menag saja tidak cukup." Tulis @Andiarief__
Tak hanya Andi Arief, politisi senior Demokrat di senayan juga ikut-ikutan memojokkan pemerintah. Seperti dilansir jawapos.com, politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan dirinya tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji.
Wakil Ketua MPR RI ini menyebutkan, pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain. “Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat,” ungkap Syarief.
Ia juga menyebutkan, kekecawaan dari para calon jamaah haji memang berdasar, sebab jamaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
“Banyak calon jamaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji, lalu mendapat informasi seperti ini,” ungkap Syarief.
Syarief juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat memberikan penjelasan dan konfirmasi secara utuh.
“Pemerintah harus segera menjawab pemberitaan mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat,” ungkap Syarief.
Ia juga mendorong Pemerintah untuk melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan.
“Pemerintah harus melibatkan ulama, MUI, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut keagamaan, termasuk perihal informasi mengenai penggunaan dana haji yang bukan peruntukannya.”, ungkapnya.
Menanggapi tuduhan para politisi senior partai mangkrak tersebut, kini malah banyak bermunculan berita penggunaan dana haji di era SBY dengan jumlah fantastis.
Terlebih dana 35 triliun lebih malah jadi bangunan berhantu hambalang, proyek listrik mangkrak, mobil internet mangkrak dan masih banyak lainnya. Harusnya sebelum koar-koar, Demokrat perbanyak literasi dulu apa dijaman kakek moyangnya tak pernah bermasalah.
Seperti diberitakan tribunnews.com, baru-baru ini muncul polemik pemanfaatan dana haji paska dilantiknya pengurus BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Lalu wacana dana haji dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira menjelaskan pemanfaatan dana haji mencapai Rp95,2 triliun untuk infrastruktur sudah terjadi sejak 2013 di zaman pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . Bentuknya melalui instrumen Sukuk.
"Misalnya, Sukuk digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan dan pembangunan asrama haji," ujar Bhima di Jakarta, Minggu (6/8/2017).
Diberita lain dari menyebutkan bahwa penggunaan dana haji era SbY sudah mencapai 35 triliunan.
Seperti dilansir jpnn.com, Khotibul mengakui, sebenarnya pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau sekitar rujuh tahun lalu dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN. Angkanya pun cukup besar karena mencapai Rp 35,2 Triliun.
"Sukuk dibolehkan karena instrumen syariah. Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke sukuk atau SBSN hingga mencapai 40 persen," tambah anak buah SBY di Partai Demokrat itu.
Dengan semua berita ini ditambah hari ini adalah ulang tahu ke-17 mangkraknya hambalang, rasanya cukup mewakili balasan atas koar-koarnya politisi Demokrat.
Semoga mereka tak ikut-ikutan galau di media sosial lalu menelurkan banyak puisi, lagu dan pantun seperti yang dilakukan bapak prihatin. Masyarakat juga harus cerdas, mana politisi yang mau mengedukasi, dan mana yang yang memanfaatkan isu panas agar bisa terus memprovokasi
S:Nuha alif
