GELORABANGSA - Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia Yunarto Wijaya turut menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasi...
GELORABANGSA - Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia Yunarto Wijaya turut menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tentang fenomena politik kontemporer dewasa ini.
Sebagai informasi, Amien Rais sebelumnya mengungkap selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo bangasa Indonesia mengalami perpecahan.
Hal tersebut disampaikan Amien Rais dalam kanal YouTube Amien Rais Official pada Sabtu, 13 Maret 2021.
"Saya melihat pada zaman Pak Jokowi ini bangsa kita seperti terbelah, jadi saya tidak tahu ada kesengajaan atau tidak.
Tapi, sepertinya memang ada anak bangsa yang dimanjakan, tapi ada anak bangsa lain yang disudutkan," tutur Amien Rais.
Menanggapi hal tersebut, Yunarto Wijaya membalas dengan dugaan Amien Rais berkoalisi dengan sejumlah pihak yang dianggap representasi Orba baru pada Pilpres silam.
"Yang jelas, di zaman Jokowi saya melihat ada (yang katanya) 'bapak reformasi' kampanye Pilpres bareng kelompok Orba," ucap Yunarto Wijaya dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 15 Maret 2021.
Yang jelas di zaman jokowi saya melihat ada (yg katanya) "bapak reformasi" kampanye pilpres bareng kelompok orba... https://t.co/9AuDCW0Q5k— Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) March 14, 2021
Adapun sejumlah pihak yang dianggap Yunarto Wijaya sebagai representasi Orba diduga terdapat dalam Koalisi Umat Madani dalam Pilpres 2019 lalu.
Dalam koalisi tersebut, terdapat sejumlah nama seperti Amien Rais, Letjen TNI (purn) Syarwan Hamid, Nuraini Bunyamin, dan Eggy Sudjana.
Perlu diketahui, Amien Rais sebelumnya juga menghebohkan publik dengan dugaan adanya potensi jabatan presiden 3 periode di bawah rezim Presiden Joko Widodo.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Kemudian, nanti akan ditawarkan hak presiden itu bisa dipilih tiga kali," ujar Amien Rais.
Pasalnya, Amien Rais menilai kubu koalisi dominan pada kursi legislatif dan eksekutif sehingga memudahkan lahirnya revisi Undang-Undang terkait masa jabatan presiden.
"Pak Jokowi bisa mencengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi, juga lembaga tinggi lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai selera rezim," ucap Amien Rais.
Selain itu, Amien Rais juga menilai nasib Papua tidak menentu selama kepemimpinan Jokowi.***
S:Suara