$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home

Dugaan Korupsi DKI Gila-Gilaan, Saatnya Pecat Novel Agar KPK Bertindak!

GELORABANGSA - Ternyata tak hanya PSI saja yang gerah dengan kelakuan Anies di DKI. Golkar juga turun meminta BPK dan KPK mengusut kebobrok...



GELORABANGSA - Ternyata tak hanya PSI saja yang gerah dengan kelakuan Anies di DKI. Golkar juga turun meminta BPK dan KPK mengusut kebobrokan Anies. 

Bahkan Gerindra sendiri sebagai partai pengusungnya tengah pecah suara dan minta Anies mundur. 

Lihat saja dana setengah triliun lebih dihamburkan untuk Formula E, tapi tahun ini DKI tak menjadi tuan rumah. Belum dana penanggulangan corona senilai 10,7 triliun yang entah lari ke mana. Karena bansos masih minta pusat, swab tidak gratis, insentif nakespun kabarnya telat.

Tapi, di lain pihak ada berita setiap kelurahan DKI mendapat tunjangan 27 juta per bulan. 

Tak hanya lurah saja, wakil, sekretaris dan kepala sesi juga mendapat tunjangan hampir sama.

 Ke mana KPK? Apa belum jelas semua kejanggalan yang terang benderang? Saat menteri-menteri dicokok dengan korupsi milyaran, kenapa di DKI yang menguapnya triliunan malah didiamkan? Coba kita rangkum apa saja kejanggalan yang dilakukan Anies hingga membuat dua parpol berang. Setidaknya rakyat umum tahu, meski KPK mandul di tangan Novel.

Sebelumnya akhir tahun kemarin, Golkar telah bersuara. Seperti dilansir wartarkonomi.com, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mempertanyakan penggunaan dana virus corona baru (Covid-19) yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, dana yang diterima DKI dari pemerintah Pusat dalam menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi bukanlah jumlah yang sedikit. Sambungnya, berdasarkan data, bantuan yang diberikan pusat kepada Anies berjumlah kurang lebih Rp4,8 triliun.

Ia menyebut dana tersebut diperuntukan untuk bantuan produktif usaha mikro, subsidi gaji upah, kartu pra kerja, Bansos sembako Jabodetabek, PKH, dan kartu Bansos sembako/bantuan pangan non tunai. 

Sementara itu, menurutnya, DPRD sendiri telah mengalokasikan kurang lebih Rp10 triliun. Dan, Pemprov DKI juga mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun.

"Lalu saat ini ingin menarik lagi sebesar Rp 1,4 triliun dari Raperda pencabutan peraturan daerah 10/1999 tentang dana cadangan daerah,” jelasnya, Senin (14/9/2020).

Lanjutnya, ia mengatakan selama ini belum ada pertanggungjawaban resmi dari Pemda DKI kepada dewan dan pemerintah pusat terkait penggunaan dana Covid-19 ini.

Untuk itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit Pemprov DKI.

“Hal ini penting supaya masyarakat dapat mengetahui uangnya itu dipakai untuk apa saja,” tukasnya.
 
Kemudian kita semua tahu bahwa KPK malah sibuk menangkapi para menteri yang terkait dengan pilkada. Sedang BPK sendiri menurut Benny Tjokro malah menutupi keterlibatan Bakrie di Jiwasraya. Akibatnya DKI yang amburadul dalam pengelolaan uang terkesan dibiarkan. Kini awal tahun ini, giliran PSI yang meradang soal anggaran formula E.

Seperti diberitakan mediaindonesia.com, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap 3 kejanggalan terkait anggaran Formula E. Kejanggalan pertama adalah perjanjian penyelenggaraan acara Formula E adalah antara PT Jakpro dengan Formula E Operation Limited (FEO), namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga yang membayar commitment fee sebesar Rp560 miliar.

“ini kan lucu, Jakpro (perusahaan) yang terikat kewajiban finansial karena Jakpro yang tandatangan kontrak tapi kok rakyat yang disuruh bayar menggunakan APBD via anggaran Dispora," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya, Rabu (27/1).

"Jelas-jelas Dispora tidak ikut tandatangan. Ini kalau di dunia hukum namanya pembayaran tidak terhutang (onverschuldigde betaling) dan bisa dimintakan pengembaliannya jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia.” sambungnya.

Kejanggalan kedua adalah dasar penentuan nilai commitment fee yang tidak jelas. Nilai commitment fee Formula E tahun 2020 sebesar 20 juta poundsterling (Rp360 miliar). Angka tersebut naik 10% pada tahun-tahun berikutnya. Untuk acara tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar Rp360 miliar. Berikutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar Rp200 miliar yang merupakan 50% dari nilai commitment fee untuk acara tahun 2021.

Kejanggalan ketiga adalah ketidakjelasan nasib bunga bank dari uang commitment fee yang mengendap di bank. Anggara memperkirakan, setelah uang Rp560 miliar mengendap selama lebih dari 1 tahun, mungkin sudah dihasilkan bunga bank puluhan miliar rupiah. Menurutnya, ini ada potensi kerugian daerah yang perlu dicermati penegak hukum.

Rasanya sudah menjadi nasib warga DKI memiliki pemimpin seperti Anies. Anggaran daerah yang begitu besar dan justru dibutuhkan di saat-sat seperti ini malah tak tentu arah. Ironisnya pelakunya adalah gubernur tersholeh pujaan Jakarta 58. Sampai kapan kedzaliman ini berkakhir? Mungkin KPK akan bersuara jika sesama Baswedan sudah tak lagi di sana. Pertanyaannya, siapa yang mampu memberhentikannya?

Awal mulanya kita juga sempat pesimis dengan pemerintah terkait HTI dan FPI. Tapi pada akhirnya kita dibuat gembira dan ditambah perlakuan yang menekuk mati mereka. Eks HTI tak boleh lagi ikut mencoblos di pemilu. Sedang FPI tak berkutik lantaran semua pendanaannya dibekukan. Kini giliran kita menanti sikap tegas pemerintah ke Anies dan Novel. Mungkin harapan itu akan segera datang seiring diangkatnya Kapolri Listyo Sigit. Sebelum duo itu diamankan, rakyat DKI akan terus menjerit dalam ketidakberdayaan.




S: Seword (alif Noor)


Name

Berita,5661,Internasional,278,Nasional,5200,Opini,204,
ltr
item
GELORABANGSA.COM: Dugaan Korupsi DKI Gila-Gilaan, Saatnya Pecat Novel Agar KPK Bertindak!
Dugaan Korupsi DKI Gila-Gilaan, Saatnya Pecat Novel Agar KPK Bertindak!
https://1.bp.blogspot.com/-vwllNnqQz6g/YBN4rzQWwLI/AAAAAAAAJc8/agoiJksUId8geuTjt0IkMzUD-TIkCBZNQCLcBGAsYHQ/w640-h640/AxtzpwknUq-feature.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-vwllNnqQz6g/YBN4rzQWwLI/AAAAAAAAJc8/agoiJksUId8geuTjt0IkMzUD-TIkCBZNQCLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h640/AxtzpwknUq-feature.jpeg
GELORABANGSA.COM
https://www.gelorabangsa.com/2021/01/dugaan-korupsi-dki-gila-gilaan-saatnya.html
https://www.gelorabangsa.com/
https://www.gelorabangsa.com/
https://www.gelorabangsa.com/2021/01/dugaan-korupsi-dki-gila-gilaan-saatnya.html
true
8720628738510203021
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy