GELORABANGSA - Masyarakat Minang adalah masyarakat yang egaliter, demokratis, jauh dari feodalisme. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketu...
GELORABANGSA - Masyarakat Minang adalah masyarakat yang egaliter, demokratis, jauh dari feodalisme. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
“Masyarakat Minang adalah masyarakat yang egaliter, demokratis dan jauh dari feodalisme. Pandangan hidupnya, adat istiadat syari'at, syariat masuk kitab Allah, ”kata Fadli Zon, dalam kutipannya, Kamis (3/9/2020).
Masyarakat Minang adalah masyarakat yang egaliter, demokratis dan jauh dari feodalisme.
Pandangan hidupnya, kebiasaan bergabung dengan hukum Islam, hukum Islam bersatu dengan Kitabullah Umumnya kritis dan sebagian mungkin masih mengingat sejarah bagaimana pengobatan masa lalu sebagian orang Minang. Jas merah.
Fadli menuturkan, secara umum masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang kritis dan sebagian mungkin masih mengingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu sebagian orang Minang.
“Jas merah,” kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu.
Fadli mengaku awalnya disambut dengan mengomentari tweet dari akun @zarazettirazr yang menyinggung pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Dalam tweet lainnya, Fadli menambahkan bahwa hanya masyarakat yang tidak membaca dan memahami sejarah yang masih meragukan dukungan masyarakat Minangkabau terhadap Pancasila.
“Hanya org2 yang tidak membaca dan memahami sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang besar dibalik rumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Padahal Bung Hatta adalah salah satu Proklamator, ”kata politikus Gerindra itu.
Puan dalam pengumuman bakal calon Bupati mengaku kaget karena tidak ada kader PDIP di Sumbar yang diusung partai berlambang Banteng itu.
PDIP sebenarnya mendukung Mulyadi dan Ali Mukhini.
Mulyadi adalah politikus Partai Demokrat. Sedangkan Ali Mukhni adalah Bupati Padang Pariaman yang juga Ketua DPW PAN Sumbar.
Megawati juga mempertanyakan apakah masyarakat di Sumatera Barat tidak menyukai PDIP.
Sumber: riaunews
